Dugaan Mark-up Cost Recovery SKK Migas, K-MAKI Desak KPK dan Kejagung Turun Tangan
PALEMBANG – Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut dugaan penyimpangan tata kelola di lingkungan SKK Migas.
Desakan tersebut menyusul temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Semester I Tahun 2025 yang mengungkap sejumlah persoalan dalam pengelolaan hulu minyak dan gas bumi (migas). Salah satunya, potensi kehilangan penerimaan negara hingga US$1,58 miliar akibat indikasi kelebihan pembebanan biaya operasi atau cost recovery.
Koordinator K-MAKI, Boni Belitong, menilai temuan tersebut perlu ditindaklanjuti aparat penegak hukum karena berpotensi berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Menurut Boni, lemahnya verifikasi biaya operasi dan perubahan kontrak Engineering, Procurement, Construction and Installation (EPCI) yang tidak sesuai ketentuan menjadi persoalan serius dalam tata kelola hulu migas.
"Audit BPK ini membuka kotak pandora tata kelola hulu migas kita. Bayangkan, akibat lemahnya verifikasi biaya operasi dan perubahan kontrak EPCI yang melanggar ketentuan, negara berpotensi kehilangan penerimaan dari pembebanan cost recovery berlebihan sebesar US$1,58 miliar, ditambah risiko inefisiensi pada 9 KKKS yang mencapai US$2,99 miliar. Ini angka yang fantastis dan menyangkut hajat hidup orang banyak," ujar Boni dalam keterangan resminya, Jumat (13/11/2026).
Selain persoalan cost recovery, K-MAKI turut menyoroti dugaan tidak ditagihnya denda keterlambatan (liquidated damages) sebesar US$421,25 ribu kepada kontraktor.
BPK juga menemukan persoalan dalam perubahan lingkup kerja (PLK) kontrak EPCI pada empat Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang dinilai belum sesuai ketentuan.
K-MAKI menilai lemahnya penagihan denda serta penerimaan laporan keuangan kuartalan KKKS tanpa proses audit yang memadai perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Di sisi lain, K-MAKI turut mengkritik aspek kelembagaan SKK Migas yang dinilai masih membutuhkan kepastian hukum pascapembubaran BP Migas. Kondisi tersebut dianggap berpotensi menimbulkan persoalan dalam mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban kelembagaan.
Karena itu, K-MAKI mendorong pemerintah dan DPR RI segera menuntaskan revisi Undang-Undang Migas agar pengelolaan hulu migas memiliki landasan hukum yang lebih kuat.
Kritik juga disampaikan terhadap target produksi minyak dan gas bumi pada 2030, yakni lifting minyak sebesar 1 juta barel per hari (BOPD) dan produksi gas 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD).
Menurut K-MAKI, target tersebut perlu dievaluasi karena perencanaannya disebut belum didukung data yang valid dan belum memperoleh kesepakatan bersama KKKS.
Mengacu pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pejabat terkait memiliki waktu 60 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK setelah laporan hasil pemeriksaan diterima, termasuk menyelesaikan persoalan kelebihan pembebanan cost recovery dan penagihan denda keterlambatan.
K-MAKI menyatakan akan mengawal tindak lanjut temuan tersebut dan mempertimbangkan langkah hukum apabila tidak terdapat upaya pemulihan kerugian negara.
"Kami mendesak BPK RI tidak berhenti pada audit kinerja, tetapi segera meningkatkan status pemeriksaan menjadi Audit Investigatif atau Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), khususnya pada temuan kontrak EPCI dan cost recovery US$1,58 miliar tersebut. K-MAKI siap mengawal kasus ini dan melaporkannya secara resmi ke penegak hukum apabila dalam 60 hari tidak ada pemulihan kerugian negara yang nyata," pungkas Boni.