BPK Temukan Aset Hulu Migas Senilai Rp278 Miliar dan US$33,22 Juta Tak Diketahui Keberadaannya
Sriwijaya News Online-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sejumlah persoalan dalam pengelolaan aset hulu minyak dan gas bumi (migas) oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah aset negara senilai US$33,22 juta dan Rp278,29 miliar yang tidak ditemukan keberadaannya.
Dalam hasil pemeriksaannya, BPK menilai pengamanan Barang Milik Negara Hulu Migas (BMN HM) belum berjalan secara memadai. Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha hulu migas, tetapi belum memiliki sertifikat atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Keuangan.
Selain itu, ditemukan pula tanah yang tumpang tindih dengan hak guna usaha (HGU) milik pihak lain. BPK juga mencatat adanya aset BMN HM dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang telah mengakhiri kontraknya, tetapi tidak diketahui keberadaannya.
Permasalahan pengelolaan aset tersebut tidak berhenti pada temuan itu. BPK turut mencatat aset hulu migas senilai Rp594,15 miliar yang masih berada pada 40 KKKS yang telah mengalami terminasi sejak 2019. Hingga pemeriksaan dilakukan, aset-aset tersebut belum diserahkan kepada pemerintah.
Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan risiko kehilangan maupun penyalahgunaan aset negara. Di sisi lain, lemahnya pengamanan dan administrasi aset juga dapat memengaruhi keandalan serta keakuratan laporan pengelolaan barang milik negara.
Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan SKK Migas untuk menyusun peta jalan penyelesaian pengelolaan aset hulu migas secara menyeluruh. Evaluasi secara berkala juga diperlukan agar proses penertiban dan pengamanan aset dapat berjalan lebih optimal.
Secara keseluruhan, pemeriksaan kepatuhan BPK terhadap pengelolaan belanja operasional, aset KKKS, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada SKK Migas menghasilkan delapan temuan dengan 14 permasalahan.
Rinciannya meliputi tujuh permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern, enam permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan, serta satu permasalahan terkait aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dengan nilai Rp199,30 juta.
