Tokoh Masyarakat dan Pengamat Minta Hakim Bebaskan Irza Prasetya
PALEMBANG – Sejumlah tokoh masyarakat, pengamat, dan ahli hukum meminta majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang mempertimbangkan pembebasan Irza Prasetya bin Amir Chandra dalam perkara dugaan penggelapan dengan nomor 878/Pid.B/2026/PN.Plg. Mereka juga meminta agar sisa uang perdamaian sebesar Rp980 juta yang disebut masih menjadi kewajiban Junaidi alias Ajun dapat dibayarkan kepada Irza.
Permintaan tersebut disampaikan setelah tim penasihat hukum Irza, Afdhal Azmi Jambak, SH, Abu Karim Tamem, SH.MH, dan Nazar Busra, SE.SH, membacakan nota pembelaan atau pledoi dalam persidangan di PN Palembang, Senin (19/10/2026).
Ir. Reflin Arda, MAP, MSI, Ketua Umum Ikatan Keluarga Agam dan Bukittinggi (IKAB) Palembang (kiri) sedang tanda tangan.
Ketua Ikatan Keluarga Agam dan Bukittinggi (IKAB) Palembang, Ir. Reflin Arda, MSi, MAP, menilai Irza layak dibebaskan karena menurut pandangannya, unsur kesengajaan untuk melakukan penggelapan belum terbukti. Ia menyoroti persoalan pembelian solar, penggunaan uang operasional, serta dugaan permintaan uang tambahan kepada petugas SPBU.
“Dengan mengikuti perkara yang dialami Irza Prasetya itu, sangat pantas dia dibebaskan dari hukuman. Sebab, dia bukan pejabat di perusahaan truk itu. Tidak ada niat jahatnya untuk melakukan penggelapan mobil truk atau ban cadangan truk tersebut,” kata Reflin.
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diketahuinya, Irza sempat menggunakan sebagian uang yang semula dialokasikan untuk membeli solar guna membeli makanan dan minuman setelah hampir lima jam mengantre di SPBU. Reflin juga menyinggung dugaan permintaan uang Rp30.000 hingga Rp50.000 untuk petugas SPBU yang disebut meningkat menjadi Rp300.000.
Reflin berharap majelis hakim yang diketuai Afrizal Hady, SH.MH, dengan hakim anggota DR. Rimdan, SH.MH, dan Pitriadi, SH.MH, mempertimbangkan pembelaan terdakwa serta menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) atau lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) apabila sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sigit Subiantoro, SH, menuntut Irza dengan hukuman enam bulan penjara dalam sidang pada 13 Oktober 2026.
Dalam pledoi, tim penasihat hukum Irza menilai persoalan yang menjerat kliennya tidak terlepas dari kebijakan manajemen PT Catur Putra Manggala, perusahaan yang dipimpin Junaidi alias Ajun.
Kuasa hukum menyebut Irza hanya memiliki SIM A, sedangkan pekerjaan mengemudikan truk atau dump truck mensyaratkan SIM B1 atau B2 Umum. Mereka juga mempersoalkan dugaan penahanan SIM A milik Irza oleh perusahaan dan penugasan mengemudikan dump truck tanpa surat izin mengemudi yang sesuai.
Selain itu, tim pembela menyoroti dugaan permintaan pemberian uang kepada petugas SPBU agar kendaraan dapat mengisi solar tanpa barcode. Menurut mereka, persoalan tersebut perlu diperiksa secara objektif karena berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam operasional perusahaan.
Abu Karim Tamem, SH.MH, mengatakan pihaknya mempertanyakan kerugian yang dialami perusahaan dalam perkara tersebut. Ia menyebut persoalan awal berkaitan dengan uang pembelian solar sekitar Rp600.000.
“Kalau ada barcode diberikan pegawai perusahaan itu kepada Irza, maka akan lancar saja itu pembelian solar dan tidak akan ada perkara tersebut,” kata Abu Karim.
Ia juga menyoroti dugaan penganiayaan yang dialami Irza sebelum perkara penggelapan ini bergulir. Menurutnya, Irza mengalami kekerasan, dipermalukan, dan menjadi sorotan setelah peristiwa tersebut tersebar di media sosial.
Abu Karim berharap majelis hakim menilai perkara berdasarkan fakta persidangan dan tidak menjatuhkan hukuman apabila unsur pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
Pengamat sosial politik sekaligus mantan aktivis 1998 di Palembang, Ade Indra Chaniago, meminta agar perkara Irza tidak menjadi ajang politisasi hukum. Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan dan Politik itu menegaskan bahwa putusan pengadilan harus berlandaskan fakta, alat bukti, dan aturan yang berlaku.
“Jangan sampai hukum dipolitisasi dan dijadikan alat untuk menghakimi seseorang. Hukum harus berdiri di atas fakta, alat bukti, dan aturan yang berlaku, bukan tekanan, opini, atau kepentingan pihak tertentu,” ujar Ade.
Dosen STISIPOL Chandradimuka Palembang tersebut meminta majelis hakim menguji seluruh fakta persidangan, termasuk unsur pidana, nilai kerugian yang dipersoalkan, dan argumentasi dalam pledoi tim pembela.
Menurut Ade, pengadilan harus memastikan bahwa seseorang tidak kehilangan kemerdekaannya apabila unsur-unsur pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
Ia juga mendukung permintaan agar sisa uang perdamaian sebesar Rp980 juta dibayarkan kepada Irza. Ade menyebut kesepakatan perdamaian tersebut perlu menjadi perhatian karena, menurutnya, kesepakatan itu telah dibuat oleh kedua belah pihak dan tidak dibantah dalam persidangan.
“Saya mendorong majelis hakim memutus perkara ini secara independen, profesional, dan berani berdasarkan fakta persidangan. Jika dakwaan tidak terbukti, bebaskan. Jangan sampai pengadilan justru kehilangan kepercayaan publik akibat putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan,” katanya.
Reflin membenarkan bahwa berdasarkan kesepakatan yang diketahuinya, Junaidi alias Ajun masih memiliki kewajiban pembayaran uang perdamaian kepada Irza. Dari nilai yang disepakati, Reflin menyebut baru Rp300 juta yang dibayarkan sebagai uang muka.
Ia mengaku hadir sebagai saksi dalam pertemuan terkait perdamaian di Polrestabes Palembang dan di sebuah warung pempek bernama Naer. Dalam pertemuan tersebut, ia bersama Amir Chandra, ayah Irza; Oktap Riyadi, Ketua DKP PWI Sumsel; dan Drs. Herman Suryanto. Reflin juga menyebut sejumlah pihak lain hadir dalam pertemuan itu.
Menurut Reflin, sebelumnya terdapat dua orang dari pihak Junaidi yang mengurus upaya keadilan restoratif (restorative justice) di tingkat penyidik, tetapi upaya tersebut tidak berhasil.
Irza sendiri tetap meminta agar sisa uang perdamaian dibayarkan. Ia menilai kesepakatan yang dibuat bersama Junaidi sudah menguntungkan pihak perusahaan.
“Saya minta tolong kepada bapak-bapak hakim agar perintahkan Junaidi alias Ajun bayar lunas kekurangan uang damai yang Rp980 juta lagi. Kalau tidak dikabulkan majelis hakim, saya akan tagih terus sampai di akhirat kelak,” kata Irza.
Dalam rilis yang disampaikan pihak pembela, penggabungan gugatan ganti kerugian ke dalam perkara pidana disebut diatur dalam Pasal 189 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tim pembela juga mengaitkannya dengan konsep punitive restitution dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Namun, kemungkinan pengabulan permintaan pembayaran tersebut tetap bergantung pada dasar hukum yang berlaku dan pertimbangan majelis hakim dalam perkara yang sedang diperiksa
Ahli hukum pidana Universitas Muhammadiyah Palembang, DR. Hj. Sri Sulastri, SH.M.Hum, turut menanggapi pledoi Irza dan tim penasihat hukumnya.
“Mudah-mudahan berhasil, kalau hakim punya hati nurani,” kata Sri Sulastri.
Ia juga menyoroti dugaan kekerasan yang dialami Irza. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor R/VER/410/VI/2026/RUMKIT yang ditandatangani dokter RS Bhayangkara Tk. II M. Hasan Palembang, ditemukan sejumlah luka memar dan lecet pada tubuh Irza akibat kekerasan benda tumpul.
Hasil visum tersebut mencatat luka memar pada kelopak mata kanan atas berukuran 3,2 x 1,6 sentimeter dan kelopak mata kanan bawah berukuran 0,7 x 0,6 sentimeter.
Pada bahu kiri ditemukan luka lecet dengan ukuran terbesar 1 x 0,7 sentimeter dan terkecil 0,1 x 0,1 sentimeter. Di bagian yang sama juga terdapat beberapa luka memar berwarna merah keunguan dan ungu kehijauan, dengan ukuran terbesar 7 x 3 sentimeter dan terkecil 0,4 x 0,2 sentimeter.
Sementara itu, pada punggung kiri bagian atas, sekitar dua sentimeter dari ketiak kiri, ditemukan dua luka memar berukuran 8 x 2,3 sentimeter dan 5 x 4,8 sentimeter. Pada paha kiri bagian luar, sekitar 12 sentimeter dari lutut, terdapat luka memar berukuran 19 x 9,5 sentimeter.
Kesimpulan visum menyatakan terdapat luka memar pada kelopak mata kanan atas dan bawah, bahu kiri, punggung kiri bagian atas, serta paha kiri bagian luar. Selain itu, ditemukan luka lecet pada bahu kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.
Sri Sulastri menilai dugaan kekerasan tersebut harus menjadi perhatian penegak hukum. Ia sebelumnya menyebut tindakan penyiksaan merupakan perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, terlebih apabila rekamannya turut disebarluaskan di media sosial. Ia berharap kesepakatan perdamaian yang telah dibuat juga dihormati oleh pihak-pihak yang terlibat.
Kuasa hukum tunggu putusan majelis hakim
Tim penasihat hukum Irza sebelumnya telah mengajukan permohonan pergantian majelis hakim hingga tiga kali kepada Ketua PN Palembang. Mereka menyebut permohonan itu tidak mendapat tanggapan. Namun, setelah mendengar pernyataan Ketua Majelis Hakim Afrizal Hady yang menegaskan sikap netral dan komitmen melindungi hak-hak terdakwa, tim pembela memutuskan mengikuti persidangan.
Nazar Busra mengatakan pihaknya berharap penegasan tersebut benar-benar diwujudkan dalam proses persidangan. Ia menyebut tim kuasa hukum akan tetap bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku.
Afdhal Azmi Jambak menambahkan, pihaknya akan berdiskusi dengan Irza setelah putusan dibacakan. Putusan dijadwalkan pada Kamis (22/10/2026) atau paling lambat Jumat (23/10/2026), berdasarkan keterangan tim kuasa hukum.
Afdhal juga menegaskan bahwa selama menangani perkara tersebut, timnya tidak pernah menyuap jaksa maupun hakim.
Majelis hakim selanjutnya akan menentukan putusan berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.
