Bukan Diberikan tapi Dipinjamkan? Ini Penjelasan SMKN 5 Palembang Soal Polemik Ijazah
Palembang, Sriwijaya News — Keluhan wali murid terkait ijazah yang belum juga diserahkan oleh pihak sekolah kembali mencuat di lingkungan SMK Negeri 5 Palembang. Berbagai pertanyaan pun muncul: apakah ini penahanan terselubung demi pelunasan tunggakan, atau sekadar masalah prosedur penyerahan?
Saat dikonfirmasi di ruang komite sekolah, Kepala SMK Negeri 5 Palembang, Bambang Riadi, S.Pd., M.Pd., didampingi pengurus komite, membantah keras adanya praktik penahanan ijazah.
"Tidak ada penahanan ijazah di SMK 5 Palembang. Yang ada hanya ijazah belum diberikan karena kita menunggu orang tua siswa atau wali murid yang datang untuk meminta ijazah anaknya," ujar Bambang pada Hari Jum'at, 16/10/2026.
Ia menegaskan, selama wali murid atau siswa datang langsung ke sekolah, ijazah pasti diserahkan — meskipun kewajiban pembayaran belum terselesaikan.
Bambang juga memperlihatkan surat pernyataan yang telah dibubuhi stempel komite, yang menyatakan bahwa ijazah tersebut "bukan diberikan, melainkan dipinjamkan" kepada wali murid.
Pengurus komite juga menambahkan, "Terima kasih atas masukannya. Kalau ada orang tua yang datang kepada kami, tentunya tidak akan kami persulit."
Tanggapan Tegas Ketua Forum Suara Pemuda Sumatera Selatan
Menanggapi penjelasan tersebut, Ketua Forum Suara Pemuda Sumatera Selatan (FSPSS) menyatakan bahwa alasan sekolah dan komite tetap tidak dapat dibenarkan.
"Ijazah adalah hak mutlak setiap siswa, dan memberikan ijazah adalah kewajiban sekolah — bukan pemberian sukarela, apalagi sekadar 'dipinjamkan'. Jangan jadikan tunggakan komite sebagai alasan ijazah tidak diberikan, apalagi menggunakan istilah 'dipinjamkan' karena itu sama sekali tidak tepat dan melanggar ketentuan."
FSPSS juga mempertanyakan alasan sekolah yang menunggu wali murid datang terlebih dahulu:
"Menunggu wali murid datang mengambil ijazah berpotensi menimbulkan dugaan kuat bahwa sekolah mengharapkan tunggakan dibayarkan terlebih dahulu. Jika hal ini didiamkan, bukan tidak mungkin praktik serupa terus terulang di masa mendatang."
FSPSS menyarankan solusi yang sederhana namun penting: sekolah cukup mengumumkan melalui grup siswa agar ijazah dapat diambil langsung oleh siswa, terlepas dari adanya tunggakan. Ijazah harus diserahkan secara penuh dan tanpa syarat yang menghambat.
Desakan ke Dinas Pendidikan
FSPSS mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan untuk segera menegaskan aturan ini ke seluruh satuan pendidikan: ke depannya, jangan ada satu pun ijazah siswa yang ditahan, ditunda, atau diberi syarat pembayaran dengan alasan apa pun. Ijazah adalah bukti kelulusan — hak yang melekat pada setiap peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikannya. Sekolah berhak menagih kewajiban pembayaran melalui jalur yang benar, namun tidak boleh menggunakan ijazah sebagai alat tekanan.
Hingga berita ini ditayangkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan belum memberikan kalrifikasi secara resmi bagaimana solusi agar hal serupa tidak terjadi. (Tim)
